Menilai Politik Luar Negeri dan Kerjasama Indonesia-Rusia

Oleh: Rudi Hartono

       

Rusia (dulu Uni-Sovyet) memang memiliki histori kerjasama dan hubungan diplomatik yang cukup unik, bila di bandingkan dengan negara-negara lain. Selain kedekatan ideologis di masa-masa awal kemerdekaan, ternyata dalam kajian akademis intelektual Rusia sudah di cantumkan Indonesia. Bukan hanya kajian seperti yang dilakukan oleh Alexander Huber dengan menerbitkan buku berisi soal Indonesia, “Sketsa Sosial-Ekonomi di Moskwa”, tetapi bahkan penelitian lansung seperti yang dilakukan oleh antropolog NN Miklukho-Maklai (1846-1888). Ia mendarat di Pantai Utara Papua untuk empat kali ekspedisi, selama 10 tahun meneliti suku-suku di Papua, dan menghasilkan lima jilid buku. Ia kemudian menjadi dokter, guru, dan kawan bagi masyarakat setempat menentang segala bentuk kolonialisasi Barat, termasuk Rusia. Benda-benda yang menggambarkan kehidupan suku-suku di Papua pada saat itu tersimpan sampai sekarang di Museum Ketimuran St Petersburg.

 

Selain dalam hubungan akademis, kedekatan Indonesia dan Unisovyet di masa itu tidak lepas dengan kedekatan ideologis beberapa tokoh pergerakan, termasuk Soekarno. Sejarah Indonesia saat ini memang mengerdilkan peranan Uni-Sovyet dalam perjuangan diplomatis di dunia internasional, dikarenakan ideologi komunis yang dianut Sovyet kalah itu bisa menjadi pembenaran bagi PKI di Indonesia. Uni-sovyet-lah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, dan dalam sidang umum PBB, delegasi Sovyet paling keras menentang Invasi militer Belanda ke indonesia tahun 1947. pada masa kekuasaan Soekarno, meskipun dikatakan politik Indonesia adalah politik bebas aktif dan non-blok. Namun, dalam kerangka perjuangan anti-imperialisme, Soekarno banyak merapat ke Uni-Sovyet. Naiknya Rejim Orde Baru tahun 1969 menandai hubungan politik baru Indonesia-Unisovyet, dan Lembaga Persahabatan Indonesia-Sovyet di bubarkan.

 

Dinamika  Hubungan Indonesia-Rusia

Ketika Indonesia masih di bawah jajahan belanda, Kekaisaran Rusia sudah menempatkan Seorang konsul yang pertama dan terakhir, ditempatkan di Batavia tahun 1894-1899. Konsul itu adalah Modest M Bakunin, paman dari tokoh Anarkisme terkenal Mikhail Bakunin. Semasa di Jawa, Bakunin mengekspresikan ketertarikannya terhadap kultur Indonesia lewat bukunya “Negeri Belanda Tropika: Lima tahun di Pulau Jawa”, dan naskah asli buku ini masih tersimpan di museum Institut Kajian Ketimuran, St. Petersburg. Kemenangan Revolusi Oktober 1917 mengubah haluan politik Uni-Sovyet yang kolonialis menuju dukungan terhadap perjuangan klas pekerja di negara Jajahan. Hal ini di gariskan dalam garis politik Partai Komunis Rusia, untuk mendukung dan terlibat aktif dalam perjuangan klas pekerja di negara jajahan. Itulah mengapa Unisovyet menjadi negara pertama yang mendukung proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

 

Dinamika hubungan ini terus berlanjut, Uni-Sovyet menganggap Indonesia sebagai sekutu yang signifikan di Asia-pasifik. Apalagi, ketika soekarno menggalang konferensi Asia-Afrika untuk melawan Imperialisme dan Neo-kolonialisme, praktis Uni-Sovyet banyak mengintervensi. Kunjungan pertama Soekarno ke Uni Soviet tahun 1956 menghasilkan pengiriman tujuh mahasiswa Indonesia pertama ke Moskwa tahun berikutnya (dua diantaranya adalah pekerja film Sjumandjaya dan Ami Prijono). Nikita S Khrushchev melakukan kunjungan balasan Februari-Maret 1960. Ketua Dewan Menteri Uni Republik-Republik Soviet Sosialis ini di Yogyakarta mengumumkan pembukaan Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa di Moskwa, yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Patrice Lumumba, untuk menghormati pejuang pembebasan nasional Kongo. Bersama pengumuman ini, Khrushchev mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di sana dengan beasiswa Pemerintah Uni Soviet. Sejak itu mengalirlah mahasiswa Indonesia ke sana. Perjanjian antar organisasi massa, partai, dan institusi lain termasuk militer, menambah jumlah orang Indonesia yang belajar di Uni Soviet.

 

Naiknya rejim Orde Baru mempengaruhi dinamika politik luar negeri Indonesia, terutama memperlakukan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara komunis seperti Unisovyet. Banyak mahasiswa dan intelektual Indonesia yang sedang melakukan study di Unisovyet tidak bisa pulang ke Indonesia, demikian pula pemerintah Indonesia membekukan segala bentuk hubungan kerjasama dengan Uni-sovyet. Runtuhhnya Uni-sovyet dan berakhirnya era-perang dingin mempengaruhi perubahan peta politik internasional, termasuk mempengaruhi hubungan Indonesia-rusia. Pada tanggal 28 Desember 1991 Pemerintah Indonesia mengakui Federasi Rusia sebagai penerus Uni Soviet. Pada bulan April 2003 diadakan kunjungan resmi Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri ke Rusia, dalam kesempatan tersebut kedua kepala negara menandatangani Deklarasi mengenai dasar hubungan persahabatan dan kemitraan diantara Rusia dan Indonesia dalam abad XXI. Di sana, Megawati dan Presiden Rusia, Vladimir Putin menyepakati dilakukannya kerja sama teknik dan militer yang lebih erat di masa depan.

 

Hakikat Kerjasama Indonesia –Rusia Dewasa Ini.

 

Runtuhnya Uni-Sovyet tentu saja mempengaruhi posisi sovyet dalam politik internasional, dorongan kerjasama dengan negara-negara lain pun sangat berubah. Jika pada masa lalu Sovyet banyak terlibat dan mendukung perjuangan pembebasan nasional negara jajahan, maka di masa sekarang Rusia sudah menjadi salah saru blok dari negara imperialis itu sendiri. Kunjungan yang dilakukan oleh Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia pun sudah berbeda muatan dengan kunjungan Soekarno pada tahun 1956; untuk menggalang solidaritas anti Imperialisme. Kunjungan megawati berbuah kerjasama di bidang militer, dengan pembelian dua pesawat jet tempur Sukhoi Su-27SK, dua versi Su-30MK, dan dua helikopter MI-35. Komoditas untuk imbal dagang tersebut antara lain produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) dan karet, dengan total imbal beli lebih kurang 175 juta dollar AS (sekira Rp 1,54 triliun). Kerjasama ini dinilai oleh banyak pihak sebagai tindakan tidak  populis di tengah krisis ekonomi dan tekanan defisit APBN.

 

Dalam kunjungan SBY ke Rusia pun, bentuk kerjasama yang di konkretkan adalah di bidang pertahanan, politik, ekonomi dan hukum. Di bidang ekonomi, presiden mendorong investasi Rusia agar masuk ke Indonesia, karena saat ini, Volume perdagangan kedua belah pihak pada tahun 2005 dengan perkiraan pendahuluan mencapai 680 juta Dollar AS, angka tersebut melebihi dengan 42% hasil tahun 2004 (480 juta dolar AS). Indonesia punya kepentingan untuk membuka kerjasama soal energi nuklir, untuk mengatasi krisis energi yang masih terus terjadi di dalam negeri. Sedangkan disisi lain, Rusia punya kepentingan untuk mengimbangi dominasi perusahaan-perusaan AS di Indonesia terutama sektor pertambangan yang sudag mengeruk keuntungan sangat besar. Apalagi, mekanisme regulasi penanaman modal dan kemungkinan Capital flight sangat menguntunkan Rusia.

 

Vladimir Putin, presiden Rusai saat ini, memang cenderung bermanuver dalam berhadapan dengan AS dan Uni-eropa. Dalam isu-isu internasional seperti kasus Irak, nuklir Iran, dan Korut, kelihatan Rusia coba merangkul timur tengah dan Asia. Tujuannya sangat jelas, mengamankan posisi dan dominasi perusahaan minyak dan energi Rusia di kawasan timur tengah. Indonesia harus menyadari hal ini dan memanfaatnnya pula, merangkul Rusia untuk mengambil keuntungan dalam kerjasamanya; teruatama tekhnology.

 

Untuk membangun politik luar negeri yang bermartabat diluar skenario Imperialis AS, Uni-eropa, Rusia, dan China maka sebenarnya perlu bagi Indonesia untuk membuka hubungan intensif dengan Venezuela dan Iran. Di sektor pertambangan dan energi jelas Indonesia akan di untungkan dalam kerjasama tersebut. Di bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan, kelihatannya Venezuela bisa menjadi mitra –kerjasama yang baik. Terima kasih.***