Perjelas Posisimu: Perjuangan Anti Imperialisme dengan Persatuan Mahasiswa-Rakyat Melawan Pemerintahan SBY-JK dan Elit Politik Pro-Asing (Golkar dan Demokrat)

Oleh: Rudi Hartono[1]

Tahun 2008, merupakan tahun yang begitu memiliki arti penting karena bertepatan dengan genap 10 tahun reformasi dan 100 tahun kebangkitan nasional. Dua peristiwa politik yang cukup berpengaruh kuat dalam proses bangsa Indonesia. Peristiwan ini telah membentuk kesadaran nasional bangsa Indonesia dan sekaligus menegaskan kembali cita-cita kolektif bangsa ini. Akan tetapi, 10 tahun reformasi sudah berjalan, kita belum menemukan perubahan yang sifatnya sangat mendasar terutama yang berkaitan dengan persoalan perbaikan ekonomi, sosial dan politik. Dua momentum peristiwa ini datangnya berhimpitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sudah diputuskan pada tanggal 23 mei 2008 lalu. Langkah pemerintah ini sungguh tidak populis, apalagi pro-kontra perdebatan soal opsi menaikkan harga BBM belum berakhir. Di beberapa daerah, aksi-aksi penolakan kenaikan BBM di bubarkan dan direfresi oleh polisi dengan pertimbangan kantibmas. Polisi saat ini telah menjadi instrumen utama pemerintahan SBY-JK untuk mengamankan kebijakannya. Posisi polisi sebagai instrumen utama pengamanan kebijakan telah mendorong polisi melakukan tindakan brutal dan refresif terhadap aksi-aksi mahasiswa.

Penyerbuan polisi terhadap kampus UNAS jelas memperlihatkan posisi politik aparatus kepolisian saat ini. Kendati kejadiannya sangat brutal dan diluar batas, akan tetapi efek ”bola salju” dari kekerasan ini sangat sedikit mengundang simpati terbuka dari berbagai kalangan masyarakat (bawah, menengah, atas). Gelombang solidaritas masih mayoritas dari mahasiswa, belum luas diluar sektor lain seperti buruh, tani, miskin kota, dan lain-lain. Sangat berbeda dengan kasus penyerbuan polisi ke kampus UMI, dengan segera direspon gerakan dan menjadi energi gerakan anti-militerisme yang kuat. Polisi sangat berusaha menggeser isu ini. Akan tetapi, perlakuan kepolisian yang begitu brutal di kampus UNAS telah melipatgandakan semangat mahasiswa untuk kembali turun kejalan menuntut pembatalan kenaikana harga BBM. Semangat baru ini jauh lebih besar, lebih militan, dan lebih radikal. Akan tetapi, dominasi kuat media mainstream dan kuatnya propoganda pemerintah dan aparat keamanan masih terus menerus mendiskreditkan aksi-aksi ini sebagai ”pelanggar ketertiban”, ”anarkis”, dan lain-lain. Pola dan metode aksi yang sering berujung bentrok mengundang kekhawatiran di kalangan aparatus keamanan dan penguasa, sehingga mereka mencoba menggunakan metode konflik horizontal untuk meredam aksi-aksi mahasiswa. Ini bisa dilihat di Unas, warga sekitar di provokasi oleh polisi dan militer untuk menentang aksi-aksi mahasiswa. Di UKI dan YAI, pihak ketiga (intelijen) memicu perkelahian antara mahasiswa dengan memanfaatkan preman bayaran. Ini juga dapat disimak dari pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang meminta kepada penerima BLT untuk turut membantu menghentikan demonstrasi mahasiswa.

Sehingga, gerakan mahasiswa di waktu sekarang harus merumuskan taktik-taktik baru untuk terus—bukan saja menentang kenaikan BBM—memperluas perjuangan menentang imperialisme dan kaki tangannya di Indonesia.

Siapa di balik Kepentingan Menaikkan Harga BBM

Sangat jelas, ada kekuatan-kekuatan dari tangan-tangan tidak terlihat (invisible hand) yang mendesakkan dan memaksakan kenaikan harga BBM. Bukan berarti menganggap SBY-JK sebagai aktor pasif yang polos dan tak berdosa karena hanya dikendalikan, akan tetapi peran rejim ini adalah sebagai alat/agen setia yang berada digarda depan kepentingan asing tersebut. Kekuatan-kekuatan ini merupakan bagian dari aliansi besar yang saat ini sedang mengankangi negara-negara dunia ketiga dan memaksakan negara-negara miskin tetap sebagai bagian dunia yang terbelakang. Kekuatan ini tumbuh dan bertahan dari proses eksploitasi, penjarahan, dan perampokan terhadap sumber daya alam dan SDM negara dunia ketiga. Itulah imperialisme, sebuah bentuk tertinggi dari kapitalisme yang berbasiskan pada dominasi ekonomi dan politik negara-negara kapitalis maju terhadap negara-negara baru berkembang dan baru merdeka diberbagai belahan dunia ketiga. Apa hubungan SBY-JK dengan kekuatan penjajah ini? Dan seberapa besar kepentingan mereka mau menguasai dan mempertahankan dominasinya di republik ini?

Pemerintahan SBY-JK kendati terpilih dari proses elektoral yang dianggap cukup demokratis, akan tetapi sesungguhnya berasal dari fraksi kapital yang disokong oleh modal internasional. Kemenangannya disiasati dengan sebuah desain sistem demokrasi yang oligharkis dan tidak memungkinkan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang progressif. Mereka turut dalam memberikan bantuan logistik, dukungan politik, dan propoganda kepada SBY-JK untuk berkuasa. Maka sangat wajar ketika SBY-JK berkuasa, ia terlampau jauh meninggalkan janji-janji kampanyenya dan semakin dekat dengan kepentingan-kepentingan asing yang melatarbelakangi kemenangannya.

Kenaikan BBM bukanlah pertama kali di masa pemerintahan SBY-JK, akan tetapi, ini adalah yang ketiga kalinya. Logika berfikir dan rasionalisasi yang dikemukan pemerintah tetap sama; kenaikan harga minyak dunia telah menyebabkan tekanan terhadap anggaran APBN, sehingga harus ada langkah penyelamatan terhadap anggaran APBN dengan mencabut subsidi BBM. Dan, logika berfikir pemerintah ini sungguh-sungguh keblinger dan membodohi rakyat. Sayangnya, propoganda dan dukungan kuat media massa membuat logika berfikir ini dapat diterima terutama oleh sebagain besar klas menengah keatas, padahal kelompok ini memiliki predikat pendidikan yang cukup bagus. Tidak benar kalau dikatakan bahwa kenaikan harga minyak dunia menyebabkan defisit anggaran APBN. Justru sebaliknya, kenaikan harga minyak dunia telah memberikan rejeki nomplok berupa wind-fall profit sebesar Rp. 53 triliun dalam setiap kenaikan 1 USD. Itu jauh lebih tinggi ketimbang subsidi BBM tahun 2008 ketimbang subsidi BBM untuk tahun 2008 yang hanya 46,7 trilyun rupiah. Tekanan pemborosan terhadap anggaran APBN justru bersumber pada pembayaran utang luar negeri, yang untuk anggaran APBN 2008 mencapai 91,365 triliun. Rasio utang luar negeri mencakup 30-40 dari pendapatan (PDB) dan 30% dari total APBN. Di Venezuela, harga BBM masih dibawah Rp 400, padahal upah pekerjanya secara nasional melebihi Rp.3 juta. Kenapa Indonesia justru terjadi sebaliknya?

Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM merupakan buah dari kebijakan energi yang tidak pernah mandiri dan berdaulat. Sejak jaman kolonialisme hingga sekarang, sektor pertambangan Indonesia tidak pernah benar-benar lepas dari cengkeraman asing. Paska kemerdekaan, tidak ada penyerahan aset-aset pertambangan dari pihak asing (Shell ketika itu) kepada pemerintah Indonesia. Tuntutan gerakan dan aksi massa rakyatlah yang menyebabkan ada proses pengambil-alihan pada tahun 1957 oleh gerakan buruh dan diputuskan oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 86/1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Akan tetapi, nasionalisasi mengalami kegagalan karena pabrik yang sudah diambil-alih oleh buruh diserahkan kendalinya kepada tentara karena pertimbangan keamanan. Di bawah orde baru, sektor pertambangan berada dibawah kontrol borjuasi bersenjata dan dijadikan sebagai sapi perahan untuk memperkaya klik penguasa orde baru. Dua kekuatan utama penyusun orde baru yakni Golkar dan Tentara menikmati keuntungan dari periode “oil boom”, selain klik cendana tentunya.

Sekarang ini, paska dikeluarkaannya UU nomor 21 tahun 2001, pengelolaan migas semakin dirajai oleh kontraktor asing. Sebagai gambaran, sebelum RUU Migas dibahas pemerintah dan DPR yakni pada 1978-1998 sumur eksplorasi minyak selalu di atas 110 sumur. Begitu RUU tadi dibahas (1999) menurun menjadi 90 sumur. Pada saat pemberlakuan UU Migas (2001) sumur eksplorasi merosot drastis menjadi hanya 62 sumur. Bahkan pada 2003 mencapai titik terendah yakni 36 sumur, sebelum kemudian kembali menjadi 62 sumur pada 2005. UU migas merupakan gerbong yang mengantarkan kaum imperialis menguasai dan merampok kekayaan alam dalam sektor migas Indonesia. UU Migas ini cukup liberal dan begitu akomodatif, sehingga tidak ada hambatan berarti terhadap keperluan ekspansi modal asing dalam sektor migas. Begitu akomodatifnya UU migas ini sehingga saat ini sekitar 85-90% lapangan migas nasional dikuasai oleh pihak asing.

Jelas, tuntutan kenaikan harga BBM merupakan kehendak asing, bukan karena tekanan naiknya harga minyak dunia. Seperti yang dikatakan revrisond Baswir, pemerintah akan mengeluarkan ijin membuka izin bagi perusahaan-perusaha an asing untuk masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di tanah air, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan bahkan mereka mengendalikan izin untuk perusahaan asing untuk membuka SPBU, sampai lebih dari 40 perusahaan yang sudah pegang izin untuk membuka SPBU itu. Masing-masing perusahaan diberi kesempatan membuka sekitar 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Target mereka sebenarnya pada 2005 harga BBM sudah bisa dilepas ke pasar, hanya saja di tengah jalan UU migas dibawa ke Mahmakah Konstitusi (MK) oleh serikat pekerja pertamina, disidangkan di MK. Dan pasal 28 tentang pelepasan harga ke pasar itu dibatalkan MK, karena bertentangan dengan konstitusi. Itu sebenarnya yang menggganjal. Akan tetapi mereka mencari jalan lain diantaranya menaikkan harga BBM. Mereka berharap di tahun 2009, harga BBM di Indonesia sudah setara dengan harga minyak Internasional yaitu Rp. 12.000/ liter. Dengan situasi ini, korporasi asing akan menikmai keuntungan dari berbagai segi mulai dari hulu sampai ke sektor hilir.

Sepak Terjang Pemerintahan Pro-Asing dan Partai Pendukungnya

Dibalik rencana kenaikan BBM, pemerintahan SBY-JK merupakan fraksi yang paling berkepentingan atas kenaikan harga BBM. Kebijakannya didukung pula oleh partai Golkar dan Demokrat yang juga merupakan dua pilar utama kekuasaan pemerintahan pro-asing saat ini. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, SBY-JK selalu bersikukuh atas kebijakannya dan tidak pernah menunda, tentunya ini merupakan nilai plus dimata tuan imperialisnya. Beberapa kali kebijakannya yang terbilang ekstrem dan sangat tidak populis, ronrongan terhadap pemerintahannya sanggup diatasi. Untuk mengerti akan hal ini; alangkah baiknya kita membaca konstalasi politik ditingkatan elit saat ini.

Semakin mendekatnya momentum pemilu 2009, membuat isu-isu ekonomi dan politik bisa dijadikan senjata untuk menghajar lawan-lawan politik. Lihat saja isu BBM, manipulasi isu dan manuver politik silih berganti diperankan oleh elit-elit politik yang ada. Secara garis besar, kenaikan BBM telah membelah elit politik dalam dua polarisasi utama yakni yang sepakat kenaikan harga BBM dan yang menentang kenaikan BBM. Mereka yang sepakat kenaikan BBM adalah fraksi-fraksi elit politik dari klik yang berkuasa; pemerintahan SBY-JK, partai Golkar dan Demokrat, beberapa intelektual dan ekonom pro-pasar, dan organisasi sosial oportunis dan antek pemerintah. Di lingkaran mereka terdapat dukungan penuh angkatan kepolisian yang dipimpin oleh kapolri yang sangat mesra dengan SBY-JK. Kedua, kelompok yang menentang kenaikan harga BBM sebenarnya spektrumnya sangat luas dan bermacam-macam. Partai yang sudah menegaskan sikapnya menentang kenaikan harga BBM adalah PKB, PDIP, PKS, PAN, dan PBR. Untuk ukuran individu, beberapa elit politik mengambil posisi getol menyerang kebijakan pemerintah seperti Wiranto (ketua Hanura), Amien Rais (PAN), Risal Ramli yang merupakan inisiator Komite Bangkit Indonesia (KBI),dan Kwik Kian Gie, seorang ekonom kritis dari PDIP. Karena kelompok penentang ini spektrumnya cukup luas, maka tidak mudah untuk menyederhanakan tujuan dan kepentingan politik jangka pendeknya. PKS misalnya, partai ini sudah cukup puas dengan kemenangan-kemenangan kecil di pemilihan-pemilihan lokal, sehingga kepentingan menolak kenaikan BBM adalah menjaga dan memperbesar dukungan rakyat terhadap partainya. Mereka tidak punya orientasi politik untuk menjatuhkan SBY-JK ditengah jalan.

PKB memperlihatkan pergeseran arah politik paska kisruh internal. PKB yang dipimpin oleh Gusdur memperlihatkan orientasi politik kepada posisi politik yang tegas dan agak radikal. Diantara semua partai yang menentang kenaikan harga BBM, maka PKB-lah yang paling termaju karena sudah memberikan solusi radikal atas opsi kenaikan BBM dengan nasionalisasi Industri pertambangan dan penghapusan utang luar negeri.Terlepas dari kepentingan PKB untuk membersihkan badan paska konflik internal, akan tetapi dalam perjuangan melawan dominasi asing, program inilah yang paling maju dan konkret.

Mengenali Musuh Utama Rakyat

Sebagai fraksi yang sedang berkuasa saat ini, maka pemerintahan SBY-JK merupakan musuh utama rakyat Indonesia saat ini. SBY-JK bukan saja gagal dalam mensejahterakan rakyat, akan tetapi yang terpenting SBY-JK telah mengambil posisi bersekutu dengan imperialis dan berseberangan dengan gerakan rakyat. Kemenangan sementara yang dirasakan oleh rejim ini dimungkinkan oleh; pertama, prosentase mayoritas pendukung mereka di parlemen yakni Golkar dengan 128 kursi (23,27 persen) dan Partai Demokrat yang memperoleh 57 kursi (10,36 persen). Kedua karakter oposisi di parlemen yang lembek dan mudah menerima kompromi-kompromi politik. Diluar itu, gerakan ekstra-parlementer belum menunjukkan energi dan kesanggupan untuk memperlihatkan kekuatannya. Ketiga, dukungan dan kemampuan media massa dan kaum intelektual untuk memoles kebijakan tersebut untuk diterima dalam logika masyarakat awam. Seperti biasa, pemerintah menambahkan retorika force majour untuk membenarkan langkah politiknya, atau menggunakan menggelontorkan proyek berbau sogokan seperti Bantuan Lansung Tunai (BLT), Askeskin, raskin, dan sebagainya.

Dibagaian muka, sudah kami jelaskan tentang ada kepentingan asing yang begitu kuat memaksakan kebijakan kenaikan harga BBM. Kekuatan asing ini merupakan kekuatan merajalela dan melakukan hal yang sama terhadap negara-negara dunia ketiga. Inilah yang kami maksudkan sebagai praktek imperialisme. Kepentingan utama mereka adalah menempatkan susunan ekonomi imperialisme sebagai superior atas susunan ekonomi nasional, padahal dalam teori dasar kita dikatakan bahwa dua kepentingan ini bertentangan dan tak bisa didamaikan. Ekonomi imperialis didasarkan pada ekonomi perang, sebuah susunan ekonomi yang berbasikan pada perampokan sumber profit untuk mengeruk laba sebesar-besarnya untuk dilarikan kenegara-negara asalnya. Kepentingan ekonomi imperialis adalah menjadikan negara-negara dunia ketiga dengan memanfaatkan sumber daya alam dan SDM-nya untuk memperbesar keuntungan profit mereka dan mensubsistensi pasar mereka agar tetap tumbuh dan berkembang. Dalam susunan ekonomi imperialis, perekonomian nasional dibangun hanya untuk memenuhi tujuan sebagai (1). Sebagai sumber bahan mentah untuk industri mereka, (2). Sebagai sasaran eksploitasi tenaga kerja murah, terutama dengan diperkenalkannya sistem pasar tenaga kerja yang fleksibel. (3). Sebagai sasaran pasar untuk produk-produk mereka. Posisi ekonomi nasional yang subordinat terhadap imperialisme, membuat pembangunan ekonomi nasional tidak diarahkan untuk memperkuat Industri nasional dan memberdayakan ekonomi rakyat, akan tetapi pembangunan ekonomi nasional sekarang ini diarahkan untuk melayani kepentingan imperialis.

Ekonomi yang tidak mandiri mustahil bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ekonomi yang seperti itu hanya akan menjadi sistem yang menguntungkan bagi kapitalis-kapitalis asing dan agen-agennya didalam negeri untuk menghisap dan menikmati keuntungan dari eksploitasi alam dan tenaga kerjanya. Akan tetapi, ekonomi yang tidak mandiri ini tidak akan ada dan bertahan kalau tidak dipertahankan oleh sebuah kekuatan politik yang diuntungkannya. Biasanya mereka berasal dari klas elit yang sudah lama dibina dan dikader dalam organisasi politik, partai, lembaga pendidikan dan keagamaan, dan kesatuan tentara. Di bidang ekonomi, kita mengenal sepak terjang “mafia barkeley” dan jajaran ekonom-ekonom yang pro pada sistem ekonomi neoliberal. Beberapa diantaranya sudah masuk dalam kekuasaan dan menjadi think-thank kebijakan ekonomi SBY-JK yang sangat liberalistik. Kita bisa menyebut nama-nama seperti Sri Mulyani, Maria Elka Pangestu, Budiono, dan Sofyan Djalil (bapak privatisasi). Diluar pemerintahan ada beberapa ekonom pro neoliberal yang terkadang mengeluarkan pernyataan sesat tentang problem ekonomi sekarang seperti Faisal Basri, Miranda Goeltom, dan lain-lain.

Di tingkatan organisasi politik dan partai, kita tentu sepakat kalau Golkar dan Demokrat masuk dalam urutan pertama dalam kategori ini. Golkar sendiri, kelahirannya dibidani oleh kepentingan imperialis menggusur kekuasaan nasionalis progressif, Soekarno. Golkar sejak lama menjadi pendukung kekuasaan orde baru hingga akhirnya rejim itu tumbang. Paska reformasi, golkar mencoba ganti baju dengan seolah-olah mendukung demokrasi dan perubahan, akan tetapi berbagai kasus korupsi yang melibatkan pimpinannya tidak bisa menutupi kebusukan partai ini. Setelah berkonsolidasi dan mencoba memperbaiki image, Golkar kembali menjadi partai pemenang dalam pemilu 2004. Dibawah nahkoda Yusuf Kalla, seorang politisi yang tumbuh dan berkembang dari kehidupan bisnis, Golkar benar-benar mulai merubah orientasinya untuk betul-betul menjadi agen patuh imperialisme. Sedangkan partai demokrat, orang begitu terperangah ketika partai ini meraup suara yang besar dan menempat 5 besar dalam pemilu lalu. Kunci kemenangan partai ini bukan karena popularitas dan hasil pengorganisiran (waktunya begitu singkat), akan tetapi dari dukungan dana besar negara imperialis dan struktur-struktur militer yang bergerak tertutup membangun kantor-kantornya diseluruh Indonesia. Sebagai partai yang kelahirannya dimotori oleh modal asing dan struktur militer, pengaruh politik partai ini dikancah nasional tidak terlampau kuat.

Jelas, Golkar dan Demokrat merupakan kekuatan utama penyusun rejim pro-asing saat ini. Sepak terjang kedua partai ini diparlemen selalu menguatkan posisi kebijakan pemerintah dan membantu lobby-lobby kepartai lain untuk mendukung pemerintah. Golkar dan Demokrat merupakan refresentasi paling reaksioner saat ini, karena posisi mereka sebagai garda depan dari kepentingan asing di Indonesia. Diantara partai-partai politik borjuis yang paling stabil dan terkonsolidasi sekarang adalah Golkar dan demokrat. Golkar dan demokrat bisa dikatakan sepi dari konflik internal, sehingga untuk proyeksi 2009, kedua partai ini relatif lebih siap, jika tidak ada hambatan. Dibandingkan dengan partai-partai borjuis lainnya, seperti PKB yang sudah kisruh berkali-kali, menyebabkan PBK terbelah hingga ke bawah. Demikian pula dengan PDIP, yang sudah terbelah dengan PDP. Konflik yang berkecamuk di internal partai-partai borjuis telah melemahkan mereka, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar hancur karena konflik itu.

Strategi dan Taktik

Isu kenaikan BBM telah menjadi isu utama kegagalan pemerintahan SBY-JK. Tak pelak lagi, isu ini menjadi senjata utama banyak elit politik untuk menghajar SBY-JK dan menaikkan popularitas partai ataupun personal menuju panggung pemilu 2009. itu sah-sah saja dalam aturan pertarungan politik di negara manapun. Dalam isu tunggang-menunggangi gerakan menentang kenaikan harga BBM, seharusnya masih tidak perlu memberikan tanggapan reaktif karena akan melemahkan perimbangan kekuatan secara umum. Aksi-aksi penentangan kenaikan harga BBM yang semakin meluas dan meningkat di berbagai daerah telah mempengaruhi konstalasi politik nasional. Bagaimanapun polarisasi elit politik atas kontroversi kenaikan harga BBM masih dalam bentuk oposisi moderat untuk kepentingan jangka pendek; pemilu 2009. akan tetapi, hal itu bisa menguntungkan sedikit bagi kaum gerakan jika spektrum penolakan kenaikan BBM bisa disatukan dan diberi atmosfer anti imperialis. Tidak adanya arahan politik yang jelas dari kaum oposisi berpotensi kelompok alternatif susah mendapatkan panggung. Jika tidak ada fokus serang terhadap fraksi borjuis paling reaksioner sekarang dan menggandeng oposisi yang lembek untuk didorong menerima logika kita, maka bisa dipastikan konstalasi pertarungan politik di 2009 sepenuhnya dikuasai oleh elit politik reaksioner dan moderat dan merugikan kita kelompok gerakan rakyat.

Sebelum berita pengumuman kenaikan harga BBM (23/05/08), eskalasi perlawanan menentang kenaikan BBM diuntungkan oleh momentum-momentum seperti peringatan kebangkitan nasional dan peringatan kejatuhan rejim orde baru. Akan tetapi, spektrum perlawanan yang luas dan terkotak-kotak satu sama lain menyebabkan daya pukul aksi-aksi ini sungguh kecil. Respon balik polisi yang begitu refresif tidak dimanfaatkan kaum pergerakan untuk menyatukan barisan dan bersolidaritas bersama. Belum karakter gerakan yang secara umum masih alergi politik, membuat mereka begitu mudah dipecah belah. paska pengumuman, kelihatan ketidakberdayaan gerakan dalam menentang kenaikan harga BBM. Penyerbuan polisi ke kampus UNAS lah yang memberikan semangat ganda kepada gerakan mahasiswa untuk kembali turun kejalan. Tapi kali ini mereka merubah metode aksinya, sekarang aksi dilakukan didepan kampus dengan cara-cara radikal seperti bakar ban dan blokir separuh badan jalan. Ada kemajuan dalam pengolahan gerakan bersama di Jakarta paska kejadian di UNAS. Beberapa organisasi mahasiswa kemudian menyepakati menurunkan bendera dan simbol-simbol organisasi dan kemudian memakai front yang begitu inklusif, bernama Persatuan Mahasiswa Jakarta (PMJ). PMJ berhasil menjaga eskalasi penolakan kenaikan BBM tetap memanas dengan melakukan aksi-aksi bergilir di beberapa kampus di Jakarta, yang sekali-kali diledakkan. Beberapa kampus di Jakarta seperti Mercubuana, IISIP, Atmajaya, UIN Jakarta, UKI, Borobudur, Moestopo, Univesitas Sahid, Jayabaya, Univesitas Pancasila dan UBK bisa dikoordinasikan aksinya dan gerakannya dalam kerangka menjaga konstalasi penolakan atas kenaikan harga BBM.

Dalam lapangan politik, disini kelompok gerakan masih bergerak tanpa arah yang jelas. Momentum kenaikan BBM telah menjadi energi baru bagi meluasnya sentimen anti-imperialisme dengan menyerang kepada agen dan kakitangannya. Dalam kepentingan politik ini, serangan politik harus lebih difokuskan pada kekuatan-kekuatan politik mana saja yang paling potensial dan paling reaksioner untuk dihancurkan dimasa sekarang, sehingga menjadi basis (capaian minimum) untuk perjuangan anti-imperialis yang lebih luas dimasa yang akan datang. Polarisasi ditingakatan elit harus diintervensi gerakan mahasiswa dan diarahkan pada sentimen anti-imperialis untuk menyerang musuh bersama. Menurut kami, kekuatan paling potensial dan reaksioner yang harus diserang dan diisolasi saat ini adalah pemerintahan SBY-JK dan elit politik pro –asing (Golkar dan Demokrat). Spektrum aksi menentang kenaikan harga BBM harus dikerucutkan pada penyerangan musuh pokok ini. Pekerjaan politik ini akan menguntungkan gerakan rakyat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hitungan jangka pendek hingga pemilu, serangan politik yang mengarah pada Golkar dan Demokrat akan merosotkan perolehan suara mereka dalam pemilu dan akan memperkecil peluang SBY-JK untuk terpilih lagi. Untuk kebutuhan propoganda mendorong maju kesadaran rakyat, seruan meninggalkan elit politik pro-asing akan memberi bobot kesadaran massa anti-imperialis meskipun masih sebatas pada kecenderungan elektoral. Dalam kepentingan jangka panjang, seruan meninggalkan elit politik elit politik pro-asing akan memperbesar sentimen anti imperialisme dan semakin memperjelas musuh-musuhnya dihadapan rakyat, bukan lagi dalam slogan-slogan kosong.

Memang dituntut keberanian bagi gerakan mahasiswa untuk mengusung strategi –taktik ini, karena tuduhan berkolaborasi dengan kekuatan politik yang diuntungkan oleh isu ini, pasti akan besar. Kita akan dituduh menjadi agen borjuis dan kaki tangan elit politik busuk. Kita akan mengatakan bahwa itu tidak benar. Kita mengakui bahwa taktik ini akan menguntungkan beberapa elit politik yang pura-pura radikal dan beroposisi. Dalam setiap kerjasama pasti banyak pihak yang diuntungkan. Akan tetapi, keuntungan paling besar seharusnya dinikmati oleh gerakan rakyat yang konsisten anti-imperialis. Jika isu ini bisa membesar dan mendorong eskalasi politik memanas, maka sentimen anti-imperialisme akan semakin menguat. Pembesaran sentimen anti-imperialisme terutama dalam panggung politik nasional akan memberikan energi besar bagi lahirnya kekuatan politik baru yang benar-benar anti-imperialis. Pengalaman di Meksiko ketika pemilu 2006, calon sayap kiri-tengah dari PRD, Manuel Loper Obrador dapat mengerahkan sentimen anti imperialisme bukan hanya dalam proses elektoral, tetapi berlanjut pada aksi-aksi massa dan pembentukan kekuasaan rangkap (dual power). Tentunya sentimen anti elit politik asing ini akan ditopang dengan program alternatif sebagai jalan keluar dari situasi kehancuran ekonomi sekarang, misalnya; program nasionalisasi Industri pertambangan, Penghapusan Utang Luar negeri, industrialisasi nasional untuk kesejahteraan rakyat dan program-program kemandirian ekonomi nasional lainnya.[2] Program ini sekaligus merupakan jembatan bagi kesadaran massa untuk mengerti dan memahami mana perjuangan anti-imperialis yang sesungguhnya.

Untuk itu, kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) berharap dan menupayakan adanya sebuah komite bersama atau Front Persatuan antara organisasi-organisasi mahasiswa ditingkat nasional dan juga ditingkat lokal. Platform dari front persatuan ini adalah anti imperialisme dan melawan elit politik pro asing yakni SBY-JK(Golkar dan Demokrat). Dalam lapangan program, Front Persatuan akan mengusung soal isu-isu tentang kemandirian ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan mendesak rakyat[3]. untuk kebutuhan strategi atas; Front Persatuan ini akan melakukan konferensi pers, -mengorganisir tokoh-tokoh politik anti neoliberal dan anti imperialis, membuat seminar-seminar dan talk show di media-media.

Untuk strategi bawah, Front Persatuan mahasiswa akan melakukan pembangunan posko-posko di beberapa kampus-kampus yang menjadi basis masing-masing organisasi pendukung untuk diolah bersama. Taktik yang paling tepat untuk saat ini adalah mengembalikan panggung-panggung gerakan kedalam kampus (back to campus). Untuk itu, metodenya bisa variatif seperti mimbar bebas, orasi keliling, panggung-panggung kesenian, rapat-rapat akbar di auditorium univesitas, hingga aksi-aksi didepan kampus-kampus. Bersamaan dengan proses tersebut, diskusi dan debat terbuka dikalangan mahasiswa harus digalakkan, media-media bersama harus dibangun, dan literatur-literatur pergerakan harus disebarluaskan guna menangkap potensi dari politisasi kehidupan kampus. Menghadapi sektarianisme dan atomisasi yang begitu kuat dalam kehidupan kampus, dalam tahap awal bisa saja bendera-bendera dan eksistensi organisasional ditanggalkan guna memaksimalkan pengolahan massa mahasiswa dikampus-kampus tersebut.

---

[1] Anggota Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa nasional untuk Demokrasi (LMND).

[2] Kontrol terhadap perdagangan umum, penghentian liberalisasi perdagangan, peninjauan ulang (review) terhadap kesepakatan WTO yang merugikan dan lain-lain.

[3] Bisa dibuat seperti Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura);